Berkenalan dengan (Pikiran) Jacques Ranciere: Kesetaraan Adalah Saat Ini Juga

Pernahkah kamu melihat atau mengalami sendiri, misal seorang perempuan yang sedang berada di tempat umum seperti rumah sakit dan bandara kebingungan ingin duduk karena kecapekan? Hanya ada tinggal satu baris tempat duduk yang tersedia, namun sayang sekali di sana bertuliskan “Tempat duduk khusus laki-laki”. Lantas tanpa basa-basi perempuan itu duduk di sana dan tidak memedulikan tulisan yang dengan jelas dan besar terpampang. Contoh lain misal, si A karena perempuan ditempatkan oleh atasannya di bagian cleaning service karena pekerjaannya tidak terlalu membutuhkan kemampuan berpikir. Sementara posisi manajer dipilih laki-laki karena dianggap lebih tepat memiliki kemampuan berpikir terutama mengelola jalannya perusahaan agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Satu contoh lagi biar kamu terpuaskan, seorang tetanggamu adalah tukang tambal ban tiap harinya. Sepanjang hidupnya itu saja yang ia lakukan. Ia dipandang sebelah mata ketika ikut bicara soal politik dan menyuarakan pendapatnya melalui status di akun facebooknya. Perkataan orang awam adalah “apaan kamu, udah pekerjaanmu tuh nambal ban. Ngapain juga mikir politik.”

Nah, yang begitu-begituan Ranciere ga suka tuh. Soalnya kalau sudah ada pembatasan ataupun pembagian seperti contoh di atas sudah bisa dipastikan timbul ketaksetaraan. Lho, kenapa kok Ranciere repot-repot mempermasalahkan itu? Untuk itu ayo kita berkenalan dengannya sekaligus memikirkan pikirannya, kalau perlu saat kamu sedang santuy bisa menggunakan pikirannya untuk memandang fenomena dengan kritis. Tapi bila kamu sudah dipenuhi oleh pikiran-pikiran lain (baca; deadline, tuntutan nikah dan kerja, atau setoran), aku sarankan lebih baik makan galundeng dan ditemani segelas teh panas. Ya, teh panas, bukan kenangan!

Ia diberi nama oleh orangtuanya Jacques Ranciere. Biar lebih enak kita sebut saja Ranciere. Ranciere lahir di Aljazair pada 1940[1]. Di kalangan akademis dan pemikir, ia digolongkan dalam pemikir post-marxis, atau biar agamis boleh deh disebut ba’da Marxis. Ia juga dikenal sebagai murid Althusser dan ikut nyumbang artikel di buku suntingan Althusser berjudul Lire le Capital (1965). Versi bahasa Inggrisnya Reading Capital. Ranciere ini juga satu generasi dengan Alain Badiou, Francois Jullien, dan Jean-Luc Nancy. Jangan lupa, satu nama lagi yaitu Slavoj Zizek. Di beberapa kesempatan diskusi yang disiarkan di Youtube, mereka tampak bersama dan adu argumen. Selain itu, Zizek juga kadang ngasih respons terhadap buku Ranciere[2]. Tampaknya mereka memang konco kentel. Memang dasar ya, sama-sama post-marxis.

Pada suatu moment, tepatnya peristiwa Mei 1968 di Prancis terjadi demonstrasi besar-besaran, Ranciere ngambek dengan gurunya. Althusser justru pada saat itu tidak ikut turun, tetapi malah menulis teori tentang peristiwa revolusi itu. Soalnya Ranciere berpendapat bahwa teori ideologi Althusser menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan mendasar dengan menegaskan bahwa gerakan revolusioner tidak dapat dilanjutkan tanpa teori revolusioner[3]. Ia curiga dan khawatir terhadap kesenjangan yang makin melebar antara teori dengan kenyataan. Dari situlah Ranciere kemudian mendirikan jurnal Les Revoltes Logiques pada tahun 1975 yang didedikasikan untuk menyusun kembali hubungan antara kerja dan filsafat dan kaum proletar dengan kaum intelektual. Ranciere mengajar di University of Paris VIII sejak 1969 hingga 2000. Pada tahun 2002 resmi jadi pensiunan pengajar filsafat[4]. Pada periode antara akhir 1970-an hingga awal 1980-an ia menerbitkan karya-karya yang kemudian berpengaruh besar seperti The Night of Labor (1981) dan The Philosopher and His Poor (1983).

Saya jadi terinspirasi dari ngambeknya Ranciere. Di saat yang lain mungkin malah marah, diem, tidak mau makan, tidak mau keluar rumah, di kamar main Tiktok, Ranciere justru lalu buat jurnal sebagai alat untuk mengajukan kritik dan gagasannya. Tak hanya itu, dua buku tadi yang sudah disebut baru awal disusul dengan buku yang ia tulis di antaranya Dis-agreement: Politics and Philosophy (1999), The Politics and Aesthetic: The Distribution of the Sensible (2004), Aesthetics and Its Discontens (2009), The Aesthetic Unconscious (2009), Dissensus: On Politics and Aesthetic (2010), Mute Speech (2011), dan Politics of Literature (2014).

Untuk masuk ke pemikirannya kita bisa memulai dari buku Philosophy and His Poor. Namun sebelum itu, ada yang perlu saya tekankan di bagian ini tentang pemikiran atau paradigma postmarxis. Menurut The Lord of Teoritician, Faruk, kajian postmarxis menempatkan wacana dalam konteks struktur sosial yang berbasis ekonomi sehingga subjek yang dikonstruksi oleh karya sastra akan dianalisis dengan pendekatan ekonomi-politik dalam pengertian bahwa subjek itu dibentuk dalam rangka mempertahankan ataupun melawan struktur sosial yang ada. Ia menegaskan kajian ini membangkitkan kembali kepercayaan akan adanya subjek[5].

Ranciere meletakkan dasar pemikirannya jauh ke filsafat klasik yaitu Plato. Ia tidak menyetujui republik yang Plato idealkan. Baginya republik dipimpin oleh kelas guardian yang terdiri atas filsuf-filsuf. Kelas tersebut dapat memerintah kelas-kelas di bawahnya seperti kelas prajurit dan kelas pekerja. Secara tidak langsung Plato melihat bahwa hanya orang-orang dengan kemampuan berpikir dan kemampuan intelektual saja yang berhak memimpin suatu negara. Para filsuf berada di jajaran tertinggi dalam sebuah negara[6]. Yang lain tak diacuhkan. Mereka adalah kelas pekerja. Plato sudah membagi-bagi masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Misal contoh di atas, tukang tambal ban yaudah seumur hidup cuma mengerjakan itu. Dia tidak boleh mengurusi pekerjaan lain, karena sudah dispesialisasikan. Apalagi bicara soal politik. Plato tidak mengizinkannya. Kamu petani, tukang servis hape, jual brambang, penyablon kaos de es te, yaudah itu terus yang kamu lakukan. Kalian kelas pekerja! Tapi Plato juga kalang kabut tuh kalau kelas pekerja ini punya waktu luang (leisure). Yang dimaksud waktu luang di sini adalah ketika kelas pekerja ikut campur dalam masalah apa pun yang bukan ranahnya. Hal ini yang dapat mengganggu kestabilan. Yang menyebalkan dari Plato terletak pada sistem yang hierarkis dan pembatasan apa yang dilakukan oleh kelas bawah. Nah, ini yang buat Ranciere ga setuju karena hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Model pemikiran Plato ini disebutnya sebagai archipolitik.

Robet menegaskan melalui pembacaannya, apa urusan filsafat dengan kaum miskin? Atau kaum miskin di sini kita sebut sebagai kelas pekerja tadi, yang terabaikan, yang bertepuk sebelah tangan. Menurut Ranciere filsafat dimulai dengan pembedaan antara kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan asali berpikir dengan kelompok-kelompok lainnya yang oleh karena posisi sosial dan ekonomi diasumsikan kekurangan kemampuan, tidak memiliki waktu luang dan kesenggangan dan karenanya dianggap tidak memadai untuk berpikir sebagaimana para filsuf[7].

Masyarakat yang sama tak beruntungnya juga muncul dalam filsafat Aristoteles. Ia membagi kemampuan manusia menjadi phone dan logos. Phone adalah kemampuan alamiah untuk menyuarakan rasa senang dan rasa sakit. Sementara logos adalah kemampuan berbahasa, berkata-kata, sehingga manusia bisa membedakan mana yang adil dan tidak adil. Celakanya Aristoteles hanya mengunggulkan mereka yang punya logos. Sebagai pemilik logos, mereka mampu melibatkan diri dalam urusan kemasyarakatan. Sama halnya seperti seorang perempuan yang ditempatkan oleh bosnya di bagian cleaning service, dia sudah didakwa karena tak mempunyai logos. Sementara mereka yang punya phone hanya dianggap ngedumel, nggresulo, yang terdengar hanya kebisingan dan kesakitan. Ranciere menyebut pikiran Aristoteles sebagai parapolitik yang notabene diskriminatif terhadap kapasitas kemampuan seseorang. Padahal Ranciere menganggap bahwa setiap orang punya intelektual yang setara. Setiap orang mampu berpikir dan mengaktifkan logosnya.

Manusia selanjutnya yang menjadi semacam tumbal adalah kaum proletar. Ranciere mengkritik Marxisme yang membuat sebuah wacana ketidakberdayaan para pekerja. Mereka membuat konsep pengetahuan untuk itu. Mengapa ia bilang demikian? Sebab Das Kapital dapat dilihat sebagai penggambaran sebuah karya yang mengupas tuntas masalah proletariat yang dihasilkan oleh seorang borjuis. Yang menarik adalah pernyataan Ranciere bahwa manifesto komunis tidak didasarkan pada pengalaman tetapi pada teorisasi[8]. Jadi, kayaknya Marx itu manfaatin proletar untuk melegitimasi pemikirannya. Marx itu hanya berteori. Duduk di sebuah ruang, sendirian, dan enak karena sudah disuplay oleh borjuis Engles. Nah, Ranciere mengkritik para filsuf yang menganggap bahwa dirinya sendiri sebagai subjek transendental dan membentuk orang lain dalam persepsinya sendiri. Marx mencabut dan mengisolasi kategori proletariat dari kelas pekerja aktual. Dalam bahasa lain, subjek proletariat Marx hanya sebuah idealisasi hasil dari abstraksi yang dikerahkan sebagai syarat untuk masuk ke dalam politik revolusi. Pemikiran Marx ini oleh Ranciere disebut sebagai metapolitik.

Pembagian dan pembatasan pikiran di atas bagi Ranciere menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Dari sinilah lahir konsepnya yang disebut sebagai distribusi of sensible. Di buku yang lain, Ranciere menjelaskan bahwa distribusi sensibilitas sebagai suatu sistem dari fakta-fakta yang tampak dalam mengungkapkan keadaan atas sesuatu serta batasan-batasan yang menentukan bagian dan posisinya masing-masing. Jadi, dari tiga pemikiran yang dikritik di atas, Ranciere memformulasikan ulang. Sensible secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang material. Maksudnya dalam suatu struktur sosial, setiap individu selalu dinilai dengan apa yang dapat dilihat. Misalnya nih, seseorang diberikan peran karena dilihat dia memiliki kemampuan di bidang tertentu. Kemampuan tersebut menjadi alat legitimasi untuk menentukan kelas seseorang dalam masyarakat. Secara sederhana, distribusi sensibilitas adalah sistem pembagian sekaligus pembatasan yang menempatkan individu atau masyarakat ke dalam tempat, ruang, posisi tertentu sesuai dengan apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Untuk menentang istilah ini, Ranciere kemudian mengajukan apa yang disebut politics.

Politics bagi Ranciere bukanlah praktik kekuasaan[9]. Menurutnya politics dianggap sebagai suatu cara bertindak yang dilakukan subjek tertentu dan berasal dari alasan tertentu. Politics merupakan sistem relasi yang mengidentifikasi subjek tertentu dan pemahaman mengenai kekuasaan dan tataran khusus makhluk hidup. Selanjutnya Ranciere mengatakan subjek politics dikatakan bebas oleh relasi mereka sebagai subjek yang memerintah dan diperintah. Pengertian ini dipertentangkan dengan arche yang mengandaikan penentuan suatu superioritas yang dilakukan secara setara dengan penentuan suatu inferioritas. Agar lahir subjek politics, maka harus ada keretakan (rupture) dalam logika arche. Bagi Ranciere yang menjadi ciri sistem demokrasi adalah ada atau tidaknya kesempatan yang dimiliki seseorang untuk memerintah[10]. Demokrasi adalah keadaan pengecualian di mana tidak ada pihak oposisi yang bisa berfungsi, di mana tidak ada alokasi peran dan posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Ranciere mengatakan bahwa people merupakan subjek demokrasi, oleh karena itu sekaligus menjadi subjek politics yang bukan merupakan kumpulan anggota dalam suatu komunitas, atau kelas pekerja. Melainkan mereka adalah suplementasi (perangkat tambahan) yang memungkinkan untuk mengidentifikasi bagian yang tidak memiliki bagian dalam keseluruhan komunitas. Namun, politics tidak dapat diartikan sebagai mengumpulkan orang ke dalam komunitas. Inti dari politics adalah melawan aturan-aturan police dengan cara memberikan kesempatan bersuara atau bertindak bagi subjek yang dimarjinalkan oleh tatanan hierarki pengetahuan dalam sebuah komunitas. Upaya politics ini bukan untuk menghancurkan tatanan sosial yang telah ada menjadi tatanan yang sama sekali baru.

Politics secara spesifik menentang police. Police adalah partisi atau distribusi peran dalam masyarakat. Esensi dari terciptanya police adalah menciptakan cara atau metode untuk memberikan batas dalam masyarakat. Inti dari eksistensi police adalah menjadi distribution of the sensible dengan ciri tidak ada kekosongan; masyarakat dari kelompok orang yang didedikasikan untuk tugas-tugas tertentu, di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya fungsi utama politics adalah mewujudkan ruang yang tepat, mengungkapkan fungsi subjek yang keluar dari struktur masyarakat. Police menegaskan bahwa ruang distribusi tidak lebih dari ruang distribusi. Sebaliknya, politics terdiri dari transformasi ruang yang menjadi tempat bergerak subjek. Esensi dari politics berada pada subjektivitas yang mengungkapkan perbedaan subjek dengan masyarakat yang ditinggalinya. ‘Consensus’ merupakan bentuk mengurangi politics melawan police. Manifestasi dari politics adalah disensus, sebagai munculnya dua dunia dalam satu tataran.

Begitu pula yang disampaikan Robet, police secara umum diartikan sebagai praktik kekuasaan atau penubuhan kehendak dan kepentingan yang mensyaratkan adanya subjek yang saling terbelah dan terbagi ke dalam hierarki dalam sebuah ruang bersama yang nyata. Police mencipta partisi dari berbagai persepsi dan praktik yang membentuk ruang bersama. Dalam bukunya yang lain, Ranciere bilang bahwa police merupakan sistem organisasi koordinat yang menetapkan distribusi yang masuk akal atau hukum yang membagi masyarakat ke dalam kelompok, posisi sosial, dan fungsi[11]. Hukum dalam praktik police secara implisit memisahkan mereka yang dianggap sebagai bagian dan mereka yang dianggap bukan bagian dari komunitas. Ranciere menyebut ini sebagai rezim partisi.

Sementara ‘yang politis’, sebuah istilah yang dipilih oleh Robet yang mengarah pada subjeknya dan memiliki arti sama dengan politics, dapat dipahami sebagai kontras dari politik, sebagai segala aktivitas yang memutus keterkaitan dengan politik dengan menemukan subjek baru. Esensi dari ‘yang politis’ adalah upaya untuk menginterupsi atau mematahkan distribusi sensibilitas dengan menyodorkan atau mengukuhkan kembali kehadiran mereka yang bukan bagian atau terusik dalam sistem koordinat persepsi komunitas politis. Atau dengan arti lain, bahwa ‘yang politis’ merupakan modus intervensi kepada tatanan politik (police) ketimbang sebuah jalinan dalam sistem status quo.

Selanjutnya Ranciere menjelaskan disensus dengan dasar pembedaan antara politik dan yang politik di atas. Menurut pada tingkat paling abstrak disensus berarti perbedaan antara akal dan selera; perbedaan dalam hal yang sama, suatu kesamaan dari kebalikannya. Ranciere juga mengatakan bahwa disensus adalah menempatkan dua dunia dalam satu dunia yang sama. Dua dunia yang dimaksud adalah antara “dunia atau situasi yang tak nyata/disembunyikan/ideal dengan dunia yang nyata, dunia yang mereproduksi ekslusi dan partisi-partisi sosial. Disensus adalah gap atau celah yang tak terdamaikan antara politik dan ‘yang politis’. Disensus merupakan konfrontasi untuk menyuarakan yang tak dianggap. Oleh karena itu, bagi Rancière esensi politik adalah disensus yang mengandaikan keadilan dan kesetaraan bukan yang telah ditetapkan melainkan yang terus menerus diperjuangkan[12]. Dengan demikian disensus adalah lambang konflik antara sebuah presentasi sensoris dan cara memahaminya, atau konflik antara beragam rezim sensoris. Disensus menjadi metode untuk menggeser politik yang rutin dan menyingkap partisi-partisi dan memunculkan kenyataan.

Dalam dunia yang telah tercacah oleh partisi-partisi ini muncul korban yakni mereka yang dianggap sebagai “bagian tapi bukan-bagian”. Mereka bagian dari masyarakat kita tapi sekaligus –oleh karena partisi itu‒dieksklusi dari kita. Sensibilitas disensual memungkinkan ‘pemberdayaan’ yakni dengan membantu orang memahami dan menguak pengalaman dari dunia yang berbeda dan nyata, dengan memeriksa apa yang disembunyikan oleh dunia norma-norma.

Menurut Robet yang politis dalam Ranciere memiliki karakter berbeda bahkan terbalik dengan politik rekognisi atau politik identitas. Politik identitas bertujuan untuk mengangkat identitas atau perbedaan di dalam ‘count as one’ dari sistem demokrasi, sementara ‘yang politis’ dalam Ranciere justru bermaksud menghapus perbedaan sehingga part-of-no-part itu masuk ke dalam demos. Artinya yang penting adalah konflik antara siapa yang berbicara dan siapa yang tidak dapat berbicara, siapa yang ambil bagian dan siapa yang tidak ambil bagian (part-of-no-part). Ini perihal apa yang harus didengar sebagai ekspresi kesakitan dan apa yang harus didengar sebagai ide tentang keadilan. Dari posisi ini dapat disimpulkan bahwa dalam Ranciere kesetaraan bukan pertama-tama dipasang sebagai tujuan politik, melainkan sekaligus aksioma dari yang-politik. Dalam kerangka kesetaraan, ‘yang politis’ menciptakan subjek baru. Dalam tindakan ke arah kesetaraan orang keluar dari modus signifikansi politik rutin dan lahir sebagai subjek yang baru. Bagi Ranciere, konsep kesetaraan bukan pada kesamaan dalam segala hal, juga bukan penyatuan keanekaragaman dalam sistem, tetapi kemunculan bagian yang tak memiliki bagian untuk kembali menempati posisinya di dalam sistem politik demokrasi. Kesetaraan baginya berarti mengembalikan mereka yang tersingkirkan untuk berpartisipasi aktif merebut kesetaraan.

Bagian yang tak memiliki bagian dengan sengaja disingkirkan sehingga hak partisipasinya sebagai warga negara tidak dihitung. Upaya yang bisa dilakukan oleh mereka untuk dapat terhitung kembali adalah dengan cara migrasi. Migrasi adalah gerak subjek untuk melampaui batasan-batasan seperti sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang menempatkan pada posisi tertentu yang statis. Batasan dan hierarki sosial tidak dapat dilampaui dengan melawan suatu kebudayaan yang dilakukan oleh subjek kelas tertentu untuk melintasi hierarki sosial.  Alasan yang memungkinkan subjek melintasi hierarki sosial adalah adanya politik bagian yang tidak memiliki bagian, atau kaum miskin. Politik tidak selalu terjadi hanya karena si miskin berlawanan dengan si kaya. Hal ini bersifat sebaliknya: politik menyebabkan si miskin untuk hadir sebagai kesatuan. Argumentasi yang jelas adalah bahwa setiap orang mampu berpikir dan berbahasa oleh karena itu mereka juga mampu melelehkan segala regulasi dan menantang segala bentuk klasifikasi sosial untuk menghancurkan setiap modus distribusi kelas, tempat dan norma-norma.

Dari pemaparan yang insyaallah singkat di atas, kita bisa menggenggam beberapa key concept pemikiran Ranciere di antaranya: archpolitik, parapolitik, metapolitik, distribution of the sensible yang hampir-hampir sama dengan police, kemudian sebagai bentuk pertentangannya yaitu politics dan disensus. Sementara proses melintasi batasan ataupun hierarki oleh subjek juga disebut migrasi. Kemudian kelas pekerja, orang miskin dan semacamnya yang dibuang dinamainya sebagai part of no part. Bagian yang bukan bagian. Sebenarnya masih cukup banyak term yang diajukan oleh Ranciere, memang dasar filsuf ya, di antaranya kritik terhadap rezim seni atau sastra yaitu, rezim etis, rezim representatif, dan yang ia ajukan untuk menentangnya adalah rezim estetika seni[13].

Tarikan yang bagi saya menarik atas pemikiran Ranciere terhadap relevansi iklim demokrasi di Indonesia disampaikan oleh Robet. Orang yang menentukan kebijakan, membagi peran, dan mikir negara idealnya Plato kan para filsuf. Soalnya mereka yang punya logos, pikiran. Sementara para pekerja, kelas menengah bawah ga dibolehin. Nah, di Indonesia kata Robet yang terjadi justru sebaliknya, para penentu kebijakan di pemerintahan sana tidak punya logos. Otak ada tuh, tapi “pikiran” entah ke mana. Kayaknya kita bisa ambil contoh. Masih ingat demo Gejayan Memanggil kemarin (dan kota-kota besar lainnya)? Mereka mengeluarkan aspirasi terhadap upaya pelemahan komisi anti rasua, KPK, oleh pemerintah sendiri. Masak salah seorang anggota DPR bilang: “Sudah, kita lihat dulu undang-undang ini, kan belum berjalan.” Padahal sebelum disahkan dan diterapkan, UU itu bisa diukur dulu, diuji dalil-dalilnya. Apaan sih negara.  Mereka yang bawa spanduk, berorasi, menek-menek papan iklan, merekalah yang menurut saya punya logos, “pikirannya” jalan. Bahkan anak STM konon juga ikut. Tapi kadang publik meragukan keikutsertaan mereka. Nah, ini tidak setara sudah semenjak persepsi. Padahal mereka juga manusia, punya logos, bisa berbahasa. Kita bisa bayangkan Ranciere bilang begini: Terus kenapa kalau mereka ikut mikir soal negara? Ironis memang, manusia yang punya logos seharusnya di pemerintahan sana, justru saat itu berada di jalanan. Akal sehat, kata Rocky, justru beredar di jalanan.

Sebelum kita lihat relevansi pemikiran Ranciere sebagai sebuah pendekatan untuk mengkaji sastra, alangkah baiknya dibahas sedikit tiga contoh di awal tulisan ini. Perempuan yang langsung duduk tanpa melihat peringatan yang tertulis menunjukkan bahwa kesetaraan adalah saat itu juga. Dia tanpa basa-basi, tanpa curhat di medsos, dan tanpa nulis petisi ke pihak berwenang, langsung aja duduk di sana. Ranciere suka yang beginian, karena dia melintasi batasan yang ada, tanpa penundaan tindakan. Saat itu juga bisa dikatakan perempuan itu menjadi subjek politik. Sejak awal dia berpikir bahwa dirinya setara. Sementara perempuan sebagai cleaning service nasibnya tak beruntung. Dia ditempatkan berdasarkan apa yang tampak, bahwa dia cocok di posisi itu karena dianggap tidak mempunyai kapasitas kemampuan yang lain. Anggapan ini muncul sejak dalam persepsi dari pikiran bosnya, nah ini sebermula ketidaksetaraan. Pikiran Aristoteles bekerja di sini, apa yang dilakukan perempuan itu hanya dianggap phone, bukan logos. Contoh yang terakhir adalah bukti bahwa Plato membagi-bagi kita dalam partisi atau divisi yang sesuai dengan kemampuan, dan selamanya itu yang harus dilakukan oleh tukang tambal ban. Dia tidak boleh merambah ke urusan kemasyarakatan apalagi negara.  

Pemikiran Ranciere di atas sudah diterapkan oleh beberapa orang ke ranah seni maupun sastra[14]. Sangat bisa, sejauh kita juga paham konsep-konsepnya dan menemukan objek material yang tepat (sungguh pernyataan klise yang mudah diucapkan). Sebagai contoh saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Moch. Zainul Arifin. Ia meneliti cerpen Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidarma menggunakan perspektif Ranciere. Pertanyaan yang dia ajukan; bagaimana kritik Seno terhadap struktur kelas yang termanifestasikan dalam cerpen Saksi Mata, bagaimana pergerakan atau migrasi Seno dalam upaya menggoyahkan hierarkis statis Orba, dan terakhir bagaimana disensus politik dan estetik Seno memperlihatkan corak kepenulisan. Seperti kata Faruk, subjek di sini diberi perhatian. Kita bisa mengamati subjek yang ada dalam cerpen melalui tokoh-tokohnya, cerpennya itu sendiri maupun subjek pengarang. Arifin melakukan ketiganya dalam penelitian tersebut. Hal ini juga sedikit disampaikan Robet melalui migrasi yang dilakukan oleh seorang Wiji Thukul yang notabene tukang becak tapi membaca filsafat dan menulis syair. Selain itu juga dia menyebut Chairil Anwar yang bermigrasi secara tekstual karena puisinya melampaui kecenderungan estetika di zamannya yang masih terpengaruh kuat Pujangga Baru.

Bertolak dari beberapa penelitian di atas, saya kok jadi tertarik. Karya yang kebetulan saya temui dan baca adalah cerpen-cerpen Martin Aleida (MA) dalam buku Mati Baik-baik, Kawan. Di dalamnya menceritakan tokoh-tokoh yang mendapat perlakuan tidak adil oleh masyarakat pada umumnya karena dianggap terlibat baik langsung maupun tidak sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Benang merah dari kesembilan cerpen MA bahwa tokoh-tokohnya merupakan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas PKI (terutama Barisan Tani Indonesia), misal anaknya, istri, dan bahkan orang yang tidak tahu menahu juga menjadi korban ketidakadilan. Masalah pertama adalah masih adanya stigma dalam masyarakat terhadap PKI maupun simpatisannya menimbulkan perlakuan yang tidak adil, bahkan mereka dibunuh[15]. Mereka dianggap bagian tapi bukan bagian. Mereka seperti dikeluarkan dari tatanan sosio-politik. Masalah kedua, tampaknya anggapan yang terus berlangsung tersebut karena tidak adanya kesetaraan. Masalah yang kedua ini justru pertama kali yang perlu diselesaikan. Kita anggap mereka setara saat ini juga. Dengan demikian kita menghilangkan embel-embel status maupun identitas ideologinya. Langkah ini menghindarkan dari penempatan mereka dalam ruang, dan kepentingan tertentu.

Masalah ketiga yaitu keterkaitan antara konsep yang ditawarkan oleh Ranciere dengan realitas tekstual cerpen. Pemikiran Ranciere berdasarkan penelusuran histrois kita di atas, lebih menekankan pembagian manusia maupun kelompok berdasarkan peran, kemampuan, atau daya intelektualnya. Sementara cerpen ini secara tentatif, manusia maupun kelompok yang disebut PKI atau simpatisan ini ditempatkan ke dalam bagian atas dasar identitas atau ideologi. Namun, penempatan yang mengindikasikan pemisahan ini menimbulkan akibat yang sama saja, yaitu ketaksetaraan antar manusia. Ketaksetaraan ini yang kemudian terasa hierarkis dan tentunya melahirkan penindasan[16]. Ranciere tidak menginginkan sebuah pembagian atau pemisahan jadi hierarkis lalu digunakan sebagai cara untuk menindas. Dari sini tampaknya spiritnya masih sama.

Andaikan nih, kita tak juga menganggap mereka setara, beberapa tokoh dalam cerpen ini mencoba untuk menentang persepsi masyarakat yang kadung melemparkan mereka dari tatanan sosio-politik. Upaya menentang ini kemudian yang bisa kita sebut sebagai proses migrasi subjek yang akhirnya menjadi subjek politik. Mereka adalah subjek yang melintasi batas-batas sensibilitas dari rezim tertentu. MA melalui cerpennya menghadirkan suara-suara kesakitan, ia mengkonfigurasikan ulang cara-cara di mana subjek dilihat dan didengar.

Bagi saya secara pribadi, pikiran Ranciere setidaknya menyadarkan bahwa semua kita setara. Kalau kita berprofesi sebagai guru, tukang A, B, C, seniman, atau sekrup-sekrup pabrik, anggaplah itu bukan sesuatu yang taken for granted, begitu aja. Kita bisa dengan cair ngurusi dan bicara soal yang lain; politik, undang-undang, hukum, toh kata Ranciere kita punya intelektualitas yang setara, asalkan satu, punya kemauan yang sungguh seluruh. Lalu, kita ga begitu aja underestimate dengan kemampuan orang dan seketika menggebu ingin memberi penjelasan yang cenderung menggurui. Boleh jadi mereka sudah tahu, atau bahkan lebih tahu dari kita. Nah, ini kan menghindarkan kita dari menempatkan orang sesuai dengan yang terlihat dan yang terdengar. Di ranah sastra, kita diajak agar tidak terjebak pada imajinasi kolektif yang menempatkan pada sastra adiluhung, sastra populer, sastra lokalitas, atau sastra percintaan. Untuk sementara saya mengambil contoh fenomena karya Joko Pinurbo. Dulu kita punya anggapan kata-kata dalam puisi itu sebuah defamiliarisasi, sesuatu yang lain dari bahasa sehari-hari. Atau puisi dan karya sastra adalah sistem tanda bahasa kedua. Biasanya kemudian yang muncul adalah bahasa yang tinggi, indah, mendayu, ndakik-ndakik ngambil dari langit ketujuh. Tetapi Jokpin mengacaukan definisi tersebut dengan mengambil kata-kata yang sama sekali sehari-hari. Ya ampun celana, asu, tahi lalat, kamar mandi, dan seterusnya diberi tenaga oleh Jokpin. Apa yang dilakukan Jokpin menurut saya merupakan penembusan batas-batas estetika yang dominan, yang barangkali menjerat imajinasi kolektif pada masanya. Konon, penggemarnya sekarang makin banyak, kayak beberapa kalangan juga baca puisinya. Artinya estetikanya dapat diterima dan menerobos kelas-kelas pembaca. Tentu ini perlu penelitian lebih lanjut.

 Dalam bukunya, Politics of Literature, Ranciere seakan mengajak kita agar menulis itu (mestinya) berpolitik. Tapi bukan berarti kamu terus berjuang di partai politik, merebut kekuasaan dan mempertahankannya, njago lurah, atau teriak-teriak soal revolusi, bukan itu. Tapi, katanya, sastra melakukan politik hanya dengan menjadi sastra, karya sastra menguji dan mengubah batas-batas distribution of the sensible yang udah disebut tadi. Politik sastra dan politik kesetaraan, lanjutnya, memperkenalkan yang tak terhitung ke dalam hitungan atau representasi ucapan, tubuh, dan ruang dalam suatu tatanan hubungan sosial tertentu. Jadi, demokrasi saat ini bukan semata perebutan kekuasaan dan pelanggengannya, tetapi justru dissensus, yaitu menggoyahkan dan mengacaukan rezim-rezim yang berkuasa.

Esai: R. Ari Nugroho

Jejak Imaji, Februari 2020


[1] Robertus Robet, Yang-Politis, Yang-Estetis, dan Kesetaraan Radikal: Etika Politik Jaques Ranciere dalam buku Empat Esai Etika Politik (F. Budi Hardiman, dkk), Jakarta: www.srimulyani.net, 2011, hal. 32.

[2] Misal di bukunya yang berjudul The Politics of Aesthetic, New York: Continum, 2004, hal. 69. Zizek menyatakan bahwa Ranciere sangat kritis terhadap konsep para filsuf terdahulu. Oleh karena itu, Ranciere, sebut Zizek, telah menampilkan bentuk baru dari sebuah pemikiran yang disebut ultra-politics, yakni upaya mengembalikan sikap politik secara nyata sebagai bentuk menyelesaikan konflik politik di mana tidak ada lagi landasan umum atau tatanan simbolik yang membelenggu.

[3] Davide Panagia, “Partage du sensible”: The Distribution of The Sensible, dalam buku Jacques Ranciere: Key Concepts, yang dieditori oleh Jean-Philippe Deranty, Durham: Acumen Publishing Limited, 2010, hal. 95.

[4] Bisa kamu simak lebih lanjut dalam tulisan yang berisi wawancara dengan Jacques Ranciere berjudul Politics and Aesthetics an Interview, Angelaki: Journal of The Theoretical Humanities, 2003, 8:2, 191-211.

[5] Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 71.

[6] Jaques Ranciere, Philosophy and His Poor, terjmh. John Drury, Corinne Oster, dan Andrew Parker, Dunham: Duke University, 2004, hal. 3-24.

[7] Robertus Robet, op. cit., hal. 33.

[8] Jacques Ranciere, op. cit., hal. 90‒91.

[9] Jacques Ranciere, Dissensus: On Politics and Aesthetic, London & New York, Continum International Publishing Group, 2010, hal. 27-28. Kalau kamu ingin menyimak lebih lengkap, di buku ini disampaikan sepuluh tesisnya tentang politics yang tentu berbeda dengan konsep yang selama ini kita pahami.

[10] Ibid., hal. 31.

[11] Jacques Ranciere, The Politics of Aesthetic: The Distribution of the Sensible. UK: Bloomsbury, hal. 2‒3.

[12] Tod May, The Political Thought of Jaques Ranciere. Edinburgh University Press, 2008, (doi: 10.5840/symposium200913112).

[13] Kalau kamu kepo apa saja key concept Ranciere selain yang sudah kusebutkan, selengkapnya bisa dilihat di buku Jean-Philippe Deranty, Durham: Acumen Publishing Limited, 2010 berjudul Jaques Ranciere: Key Concept. Di gen.lib.rus.ec/ kamu juga bisa mendapatkan buku pdf yang berisi berbagai key concept dari para filsuf, misal Alain Badiou, Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, dan seterusnya. Tinggal ketik saja namanya. Sreettt… akan muncul.

[14] Selain yang sudah dicontohkan, kamu juga bisa melihat beberapa penelitian lain, misal; Iwan Saputra, Distribution of The Sensible dalam Novel A Time to Kill Karya John Grisham Analisis Perspektif Rancierian, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2018. Penelitian lain lebih menjelaskan bagaimana pemikiran Ranciere, misal Sri Indiyastutik, Demokrasi Radikal Menurut Jacques Ranciere, dalam Jurnal Diskursus, Volume 15, Nomor 2, Oktober 2016: 130-166. Ayi Hambali, Kesetaraan Radikal: Analisis Pemikiran Pendidikan Jacques Ranciere, Indonesian Journal of Sociology and Education Policy, Vol. 2, No. 2, Juli 2017. Hampir sama dengan Hambali, A. Setyo Wibowo menulis dengan judul Pengajaran Universal Alamiah: Filsafat Pendidikan Jacques Ranciere, Majalah Basis, No. 11-12, tahun ke-62, hal. 20-28.

[15] Stigma ini tak lain dan tak bukan, kata Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965, Jakarta: Marjin Kiri, 2019, berkat jasa kampanye Orde Baru melegitimasi anti-komunisme melalui sastra dan film. Betapa sungguh berbeda langit dengan bumi ketika kamu baca buku tersebut dengan apa yang ditulis oleh negara (Buku Putih) dalam Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya. Ditumpas kawan-kawan!

[16] Penindasan ini telah terbukti secara kontekstual ketika sidang internasional Indonesia People’s Tribunal tahun 2016 yang diselenggarakan di Den Haag Belanda (referensi ini berdasarkan temuan saya di Youtube). Bukti tersebut masih bersifat temuan dan rekomendasi dari Hakim Ketua Zak Yacoob yang berisi menyatakan bahwa negara Indonesia terutama melalui pemerintah dan militer bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang yang dianggap PKI seperti pemimpinnya, anggota, dan pendukung serta keluarganya, atau orang-orang yang bersimpati kepadanya, bahkan termasuk kepada orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak. Namun, banyak juga yang tidak memiliki kaitan ataupun bersimpati dengan PKI menjadi korban. Hakim menemukan sembilan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia yaitu pembunuhan, perbudakan, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, persekusi, penghilangan paksa, propaganda kebencian, dan keterlibatan negara lain.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *